Pemerintah Akui Belum Adil Terhadap Difabel

PASURUAN – Pemerintah dalam melaksanakan kebijakan dan pelayanan kepada warganya selama ini, masih belum memperhatikan keberadaan penyandang cacat (difabel).

Pernyataan itu diakui Wakil Gubernur Syaifullah Yusuf, saat menghadiri acara Reuni Akbar Eks Klien tahun 1986-2011 yang terangkai Peringatan Hari Penyandang Cacat (Hipenca) Internasional di aula gedung UPT Rehabilitasi Sosial Cacat Tubuh, Bangil, Kab Pasuruan. Minggu (18/12).

Menurutnya, kebijakan dalam berbagai sektor pembangunan oleh pemerintah masih kurang adil karena para penyandang cacat tubuh belum menjadi mainstream (arus utama) dalam pembangunan.

“Negara maju, jika membangun jalan sudah diperhatikan bagaimana nantinya para penyandang cacat ini dapat juga menikmati jalan dengan nyaman dan aman,” ujar Syaifullah Yusuf dalam sambutannya.

Ungkapan tersebut juga terlihat dalam kebijakan anggaran bagi para penyandang cacat di Jawa Timur yang hanya dialokasikan sekitar Rp 10 Milyar.

Dari jumlah itu, wilayah Kab Pasuruan hanya kebagian sekitar Rp 100 juta untuk memenuhi kebutuhan dan perhatian kepada para penyandang cacat yang dikelola UPT Rehabilitasi Sosial Cacat Tubuh Dinas Sosial Jatim yang ada di Bangil, Kab Pasuruan.

Lebih lanjut diketahui jumlah klien yang termasuk dalam binaan UPT ini sebanyak 150 klien, terbagi masing-masing sebanyak 90 orang penderita cacat tubuh dan 60 klien lainnya penyandang tuna rungu dan wicara.

Namun demikian, Gus Ipul, sapaan akrab Syaifullah Yusuf, menegaskan Pemprop Jatim dalam waktu mendatang akan terus berupaya agar kelompok difabel ini menjadi arus utama dalam tiap proses pembangunan daerah.

Sementara, Ahmad Sulthon, ketua Persatuan Penyandang Cacat Indonesia (PPCI) Jawa Timur membenarkan jika selama ini perlakukan dalam bentuk kebijakan pemerintah masih belum memenuhi rasa keadilan bagi penyandang cacat.

Dijelaskan jika selama ini, pemerintah maupun pihak swasta dalam membangun sarana maupun fasilitas umum belum memperhatikan aksesibilitas bagi kelompok difabel.

Sehingga Ahmad Sulthon menyatakan ketegasannya menuntut kepada pemerintah segera mengupayakan penerbitan peraturan daerah yang mengatur khusus terkait aksesibilitas kelompok difabel.

Pada reuni akbar dan Hipenca kali ini, para penyandang cacat juga menggelar kegaitan lain diantaranya penanaman seribu pohon, donor darah dan tour sepeda roda tiga. tj