Kemampuan BPBD Tangani Bencana Terbatas

PASURUAN – Kemampuan penanganan tanggap darurat maupun kesiapsiagaan sistem waspada dini dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kab Pasuruan diakui masih terbatas dan belum sempurna, sehingga rentan dalam menghadapi kemungkinan terjadinya bencana alam yang sewaktu-waktu terjadi.

Hal tersebut terungkap pada paparan pemetaan daerah rawan bencana oleh Kepala BPBD Kab Pasuruan, Yudha Tri Widya Sasongko, dalam kegiatan kunjungan kerja Kepala Badan Nasioanal Penanggulangan Bencana (BNBP), Syamsul Maarif, beberapa waktu lalu, di Aula Untung Surapati, Pemkab Pasuruan.

Dari paparan tersebut diketahui, jika terbatasnya kemampuan Pemerintah Daerah Kab Pasuruan menangani tanggap darurat bencana yang menjadi tanggung jawab BPBD ini, lebih disebabkan kurangnya peralatan dan perlengkapan serta personalia.

Secara panjang lebar dituturkan, untuk memback-up kemungkinan bencana banjir yang bisa terjadi di beberapa titik sekaligus, BPBD hanya memiliki 2 perahu, jauh dari jumlah ideal yang seharusnya dimiliki yakni 6 perahu.

Kendaraan roda dua dan Mobil rescue khusus untuk menangani bencana, hanya ada di Dinas Sosial yang dapat difungsikan saat terjadi bencana.

Kondisi tenda regu, peleton dan komando saat ini juga rusak. Namun, untuk keperluan tenda ini, BPBD menegaskan telah memaksimalkan kordinasi lintas sektor khususnya dengan intansi TNI, sehingga tenda dapat segera terpasang di lokasi jika terjadi bencana.

Belum lagi kekurangan jumlah pelampung dan rompi dari kebutuhan ideal yang mencapai 80 buah dan minimnya set perlengkapan dan peralatan dapur umum, hingga tidak adanya sarana truk toilet bagi korban bencana.

Jumlah alat-alat berat yang sudah dimiliki seperti loader dan ekskavator serta genset untuk memenuhi kebutuhan listrik di lokasi bencana disebutkan belum sepenuhnya terpenuhi.

Lebih parah, alat komunikasi untuk digunakan petugas di lapangan ataupun posko baik berupa HT dan GPS bisa dikatakan juga belum terpenuhi.

Lebih jauh dijelaskan Yudha, untuk penanganan bantuan berupa air bersih kepada warga yang mengalami kekeringan jika musim kemarau tiba, jumlah armada tangki air hanya terdapat 2 mobil tangki saja. Padahal untuk mencukupi 38 desa di 10 kecamatan seperti yang telah teridentifikasi dari bencana kekeringan tersebut, jumlah truk tangki idealnya dipersiapkan lebih dari 4 truk.

Selain kesiapan logistik dan peralatan, dipaparkan kesiapsiagaan makanan bagi warga korban bencana relatif masih memiliki banyak kekurangan.

Dengan jumlah 1,5 juta jiwa penduduk Kab Pasuruan yang dianggap rentan terkena bencana, persediaan beras hanya dialokasikan sebanyak 720 kilogram. Menurut perhitungan untuk persediaan beras ini setidaknya sebesar 45.300 kilogram.

Namun demikian untuk mencukupi kekurangan beras itu, pemerintah daerah dikatakan sudah memiliki cadangan beras sebesar 100 ton yang disimpan di Dolog yang setiap saat siap digunakan untuk kebutuhan korban bencana.

Persediaan sandang dan makanan siap saji agar distribusi kepada warga korban bencana lebih mudah dan cepat hingga kini masih belum ada.

Dijelaskan sebelumnya, bahwa Kab Pasuruan secara geografis, memiliki luas wilayah sekitar 1.474 km persegi, yang terbagi sebesar 33 persen mencakup daerah pegunungan dan lebih 67 persen merupakan wilayah dataran rendah. Sedangkan panjang pantai yang terbentang di wilayah Kab Pasuruan, mulai dari sisi barat hingga timur sekitar 48 kilometer.

Secara administratif, Kab Pasuruan terdiri dari 24 Kecamatan dan masing-masing tersebar memiliki beragam potensi bencana alam berbeda.

Dari tigabelas bentuk maupun kategori bencana yang ada, Kab Pasuruan memiliki sembilan ragam potensi bencana, diantaranya banjir; tanah longsor; banjir rob; puting beliung; sambaran petir; gempa; erupsi gunung berapi; serta potensi bencana akibat kegagalan teknologi.

Dari sekian potensi itu, dituturkan oleh Yudha Tri Widya Sasongko, bahwa bencana banjir dan longsor, secara kwantitatif merupakan potensi bencana terbesar yang terjadi di wilayah Kab Pasuruan.

Secara spesifik dijelaskan oleh Yudha bahwa yang teridentifikasi dalam pemetaan daerah rawan bencana banjir terdapat 10 Kecamatan yakni Beji; Bangil; Kraton; Rejoso; Grati; Nguling; Winongan; Gondang Wetan; Pohjentrek; dan Kec Rembang.

Dari pemetaan daerah rawan banjir itu diketahui terdapat 89.726 jiwa, jumlah populasi Kab Pasuruan, yang memiliki kerentanan menghadapi bencana banjir.

Sementara dari hasil pemetaan daerah rawan longsor, BPBD berhasil mengidentifikasi 10 kecamatan yakni Lumbang; Puspo; Tosari; Tutur; Pasrepan; Gempol; Prigen; Purwosari; dan Kec Purwodadi.

Dari semua hal di atas, BPBD Kab Pasuruan hanya melakukan upaya peningkatan kapasitas lembaga yang masih berusia 10 bulan ini, baik kordinasi dengan komponen lain berupa pelatihan bersama maupun bentuk kegiatan lain seperti sosilalisasi bahaya bencana. tj