Ketua Gerindra Di-Mosi Tidak Percaya

PASURUAN – Sebanyak 17 PAC (Pimpinan Anak Cabang) Partai Gerindra menyatakan mosi tidak percaya terhadap keberadaan Imron Rosyadi sebagai ketua DPC (Dewan Pimpinan Cabang) Partai Gerindra Kabupaten Pasuruan, karena otoriter dalam mengelola organisasi serta diduga ‘nilep’ kas partai hingga ratusan juta rupiah.

Mereka menuntut Imron Rosyadi mundur dari jabatannya dan mempertanyakan sikap DPP (Dewan Pimpinan Pusat) Gerindra yang sampai saat ini tetap memberikan mandat kepada Imron.

Gatot Edi Wibowo, Ketua PAC Gerindra Kec Gempol, menuturkan jika persoalan internal terkait prilaku Imron Rosyadi ini sebenarnya telah diadukan dengan menyerahkan berbagai lembaran bukti secara tertulis kepada Ketua DPP Gerindra, Suhardi, saat berkunjung ke Kab Pasuruan pada Nopember 2010 lalu.

Namun, ternyata hingga kini Imron masih menduduki jabatannya dengan nyaman, bahkan prilakunya dituding makin menggila karena tiba-tiba merombak kepengurusan empat PAC tanpa alasan yang jelas. Masing-masing PAC yang dirombak itu adalah PAC Gempol, Beji, Kejayan dan Pohjentrek.

“Kami kaget tiba-tiba ada SK pengurus PAC menggantikan kepengurusan saya, tanpa ada kordinasi sebelumnya,” ujar Gatot, Ketua PAC Gerindra Gempol.

Pengurus baru hasil penunjukan sepihak itu diperkirakan berasal dari orang-orang dekat Imron. Dijelaskan hal itu mungkin saja dilakukan lantaran selama ini empat pengurus PAC tersebut dikenal sebagai kelompok garis seberang yang selalu mengkritik setiap langkah Imron.

Langkah Imron membongkar pasang kepengurusan itu, dinilai telah melanggar AD/ART khususnya pasal 14 huruf d, yang menyebutkan bahwa pembentukan pengurus berdasar usulan dari PAC.

Selain masalah ‘salah urus’ organisasi, Imron juga diduga memanfaatkan jabatannya sebagai ketua cabang untuk memperkaya diri sendiri.

Ketua PAC Beji, Anshori menjelaskan bahwa, kas partai saat ini malah memiliki hutang hingga Rp 30 juta. Padahal sumber dana dari sumbangan donatur dan empat wakil yang menjadi anggota DPRD Kab Pasuruan, diperkirakan cukup berlebih.

Dari catatan yang ada, sejak September 2009 hingga Juli 2010, wakil-wakil Gerindra tersebut memberikan setoran sumbangan sekitar Rp 9 juta rupiah tiap bulan. Bahkan setelah itu, jumlah setoran berubah naik menjadi Rp 10,6 juta tiap bulan.

Dari kumpulan dana itu belum lagi ditambah dana bantuan politik dari pemerintah daerah yang telah diterima dua kali yakni sebesar Rp 14,3 juta pada 2009 lalu dan Rp 42,9 juta pada 2010 lalu.

“Kami heran kok bisa saldo kas partai minus, dananya dikemanakan saja?,” kata Anshori heran.

Pertanyaan itu dikatakan cukup beralasan, karena sejumlah rencana dan program organisasi tidak pernah dijalankan oleh Imron.

Contoh yang paling sederhana dijelaskan seperti rencana pembuatan papan nama untuk pengurus PAC dan Ranting di Kab Pasuruan, yang sampai detik ini tidak pernah ada.

Selain itu, pengadaan seragam yang dicanangkan sebanyak lima buah tiap PAC, pada tahun ini juga belum terealisasi.

“Padahal untuk dua rencana itu, uangnya telah diberikan oleh Bendahara kepada Pak Imron. Belum lagi penggunaan anggaran lainnya yang kami anggap janggal, seperti ada perjalanan dinas ke Jakarta dan pemberian THR bagi 16 pengurus,” ungkap Anshori panjang lebar.

Sementara itu, bendahara umum DPC Partai Gerindra Kab Pasuruan, Dedi Sumanto, dihubungi melalui selulernya, membenarkan jika segala keperluan terkait anggaran partai telah dipenuhi atas permintaan ketua, Imron Rosyadi bersama Muchlas Fahmi selaku Sekretaris cabang.

“Semua memang atas permintaan ketua (Imron) dan Muchlas Fahmi (Sekretaris) sesuai program yang telah ditentukan, tak terkecuali masalah seragam dan papan nama,” terang Dedi Sumanto.

Sementara itu, Imron Rosyadi sendiri tidak dapat dikonfirmasi. Saat dikontak melalui dua nomor handphone yang dimiliki tidak juga diangkat. tj