Hanura Tuding Ketua Komisi D Ngawur

Dalam Kasus Dugaan Penyimpangan DAK Pendidikan

PASURUAN – Temuan hasil investigasi Partai Hanura Kab Pasuruan adanya dugaan penyimpangan dan korupsi bantuan Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun anggaran 2009 dan 2010 di Dinas Pendidikan Nasional (Diknas) Kab Pasuruan, mendapat beragam tanggapan dari sejumlah pihak.

Diataranya Ketua Komisi D DPRD Kab Pasuruan, Aida Fitriani, yang sempat menyatakan melalui media cetak, jika temuan dugaan penyimpangan itu tidak berdasar dan tidak pernah ada.

Meskipun tidak menyebutkan Partai Hanura sakit hati karena tidak mendapat jatah proyek DAK 2009 dan 2010, ketua Komisi Bidang Pendidikan itu, menuturkan jika data dan informasi yang diterima Komisi D, pelaksanaan proyek DAK 2009 dan 2010 di lingkungan Diknas selama ini tidak ada masalah.

Pernyataan Ketua Komisi D itupun dijawab partai Hanura dengan menantang anggota Komisi D DPRD Kabupaten Pasuruan untuk buka-bukaan tentang DAK yang kini kasusnya dalam penanganan Kejaksaan Tinggi.

“Dasarnya itu darimana, mengatakan jika DAK 2009 dan 2010 tidak masalah. Komisi D dan Diknas bawa data DAK. Biar sama-sama tahu apa yang terjadi di DAK,” Tegas Nafiudin Fadhol, Ketua Partai Hanura Kab Pasuruan didampingi M Ridwan, Sekretaris.

Ketua Partai Hanura yang juga Pengasuh sebuah Ponpes di Desa/ Kecamatan Lekok itu menyesalkan pernyataan Komisi D, karena dilakukan secara sembarangan dan dituding ‘ngawur’ karena temuan Hanura terkait dugaan penyimpangan DAK disertai bukti kuat.

Partai Hanura juga merasa heran dan mempertanyakan sikap Kepala Diknas selama ini yang selalu menjawab “no coment” setiap kali ditanya wartawan.

Tudingan lain dari sejumlah pihak yang menyatakan jika langkah yang ditempuh Hanura ini lantaran dendam tidak mendapatkan proyek DAK 2009 dan 2010 juga ditanggapi dingin Gus Nafi, panggilan akrab Nafiuddin Fadhol.

“Ini benar-benar ujian berat. Terus terang, belakangan ini kami dianggap dendam karena tidak diberi proyek atau tudingan lainnya. Perjuangan kami murni untuk memajukan pendidikan di Pasuruan,” pungkas Gus Nafi.

Hanura akan membuka satu persatu borok di masing-masing SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) atau Dinas-dinas di Pemkab Pasuruan.

Diantara data penyimpangan yang sudah ada Dinas Kehutanan dan Perkebunan (Dishutbun), BLH (Badan Lingkungan Hidup) dan Dinas Koperasi,” ungkap M Ridwan, Sekretaris Partai Hanura blak-blakan. tj