Program PNPM Diduga Serobot Tanah Warga

PASURUAN - Program PNPM (Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat) di Desa Gerbo, Kecamatan Purwodadi tahun 2010, berupa bangunan tandon air bersih dituding menyerobot tanah milik warga bernama Bintoro Tantoko.

Sebelum proses hukum berjalan, siang kemarin, Satuan Polisi Pamong Praja (Pol PP) Kabupaten Pasuruan, memfasilitasi dialog sejumlah pihak yang bersengketa, di kantornya di Raci Kec Bangil.

Hadir dalam dialog diataranya pemilik tanah, Kades Gerbo, Camat Gatot S, wakil BPN (Badan Pertanahan) dan panitia PNPM, Dinas Pengairan dan perangkat desa.

Slamet, Kuasa Hukum Bintoro, mengungkapkan bahwa keinginan klienya hanya ingin bangunan air dibongkar dan segera dipindahkan dari lokasi semula ke tempat lain.

“Ini jelas penyerobotan, kami punya bukti kalau tanah itu milik Pak Bintoro,” kata Slamet.

Dijelaskan, tanah tempat dibangunnya bak penampungan air berukuran 1 meter x 1,5 meter itu belum bersertifikat hak milik (SHM). Namun, bukti kepemilikan tanah dapat dibuktikan berupa dokumen jual beli.

Bahkan sebelum ramai, keberadaan tanah Bintoro ini sudah dilakukan pengukuran dari pihak BPN dengan disaksikan perangkat desa setempat.

Kades Gerbo, Riono, menegaskan jika tanah itu tidak dapat dikatakan sebagai milik pribadi, karena lokasinya berada di tepi jurang. Dari posisi itu tanah itu dikatakan milik Negara karena pada peta jalur biru.

Untuk diketahui, Desa Gerbo mendapat program PNPM pada 2010 dengan total nilai kurang lebih Rp 180 juta.

Dana sebesar itu untuk pembangunan tandon air ukuran kira-kira 2 meter x 2 meter berikut pipa-pipa saluran air.

Tapi, aliran air dari sumber mata air itu kurang sempurna, sehingga dibangun tandon lagi di lokasi yang lebih atas sekitar 40 meter dari bangunan semula, dengan ukuran lebih kecil, yaitu sekitar 1 meter x 1,5 meter.

Ketika program ini sudah mulai berjalan, tiba-tiba Bintoro protes dan mengaku sebagai pemilik tanah di lokasi tandon kedua.

Protes Bintoro, juga disebabkan panitia PNPM tidak rembugan terlebih dahulu.

“Ujug-ujug ada tandon air. itu merugikan kami, tentu kami tolak,” kata Slamet lagi.

Proses musyawarah untuk mendapatkan musyawarah ini sebenarnya telah berulang kali dilakukan. Namun hingga saat ini belum ada titik temu penyelesaian.

Bahkan, pihak Bintoro beberapa waktu lalu telah melaporkan kasus penyerobotan ini ke Polres Pasuruan.

Camat Purwodadi, Gatot, mengakui kalau pembangunan tandon tersebut belum ada ijinnya. Sehingga, ia meminta kepada pihak PNPM agar segera mengurus perijinannya.

Wakil dari BPN sendiri mengatakan, kalau status tanah yang disengketakan itu belum jelas kepemilikannya. Karena setelah dilihat dari arsip di kantor BPN, tidak ada tanah atas nama Bintoro di Desa Gerbo, Purwodadi.

Sementara status tanah di perengan jurang, apakah dimungkinkan dapat dimiliki oleh pribadi atau Negara, juga belum dapat diketahui.

“Sambil menunggu status tanah jelas, pertemuan kali ini kita anggap belum memutuskan apa-apa. Sisa waktu yang ada kita manfaatkan melihat langsung ke lokasi, sekaligus mencari solusi terbaik yang sama-sama menguntungkan,” ujar Juswanto, Kepala Satpol PP Kabupaten Pasuruan. tj