Kejari Dituding Hambat Hanura

Terkait Kasus Korupsi DAK Pendidikan

PASURUAN – Kejaksaan Negeri Bangil dituding persulit dan menghambat informasi terkait kasus dugaan korupsi DAK Pendidikan, oleh Tim Investigasi Partai Hanura Kab Pasuruan.

Hal itu diungkapkan oleh Ketua DPC Partai Hanura Kab Pasuruan, Nafi’udin Fadhol, kepada sejumlah wartawan di kantornya yang berada di Warungdowo, Kab Pasuruan. Senin (3/10).

“Hingga kini, kami tidak tahu persis perkembangan proses hukum kejaksaan sampai mana,” sesal Nafi’udin Fadhol.

Padahal partai Hanura sebagai sebuah lembaga kontrol sosial, bagi Gus Nafi’, panggilan akrab Nafi’udin Fadhol, memiliki hak untuk mendapat informasi baik secara lisan maupun tertulis tentang progress maupun perkembangan proses hukum yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Bangil.

Dari pengakuan M. Ridwan, Sekretaris Hanura Kab Pasuruan, pihaknya seringkali terkena pingpong dan kesulitan berkomunikasi, saat meminta penjelasan tentang batas maupun upaya yang telah dilakukan kejaksaan dalam kasus korupsi DAK Pendidikan selama ini.

“Kami beberapa kali harus berputar-putar. Saat kontak Kepala Kejaksaan, kami disuruh ke Kasi Pidsus. Tapi setelah ketemu Pidsus, malah disuruh lagi ke Kepala Kejaksaan,” kata M Ridwan, mendampingi Gus Nafi’.

Penjelasan yang diterima Ridwan melalaui Kasi Pidsus Kejari Bangil pun bersifat datar dan normatif, karena hanya menyatakan bahwasanya penyidikan dan penyelidikan hukum masih terus berlangsung.

Bagi partai Hanura Kab Pasuruan, hal ini sekaligus juga sebagai peneguhan sikap untuk terus mengawal proses hukum kasus DAK Pendidikan yang diduga melibatkan banyak pejabat di lingkungan Dinas Pendidikan Kab Pasuruan itu.

Pasalnya, sikap lunak dalam mengawal kasus DAK Pendidikan yang dikesankan selama ini, malah menjadi bumerang hingga muncul tudingan jika partai Hanura ‘masuk angin’ telah menerima suap.

“Tudingan (suap kepada Hanura) itu terserah saja. Insya Allah kami masih tetap tidak berubah, akan terus kawal DAK pendidikan ini hingga tuntas,” tegas Gus Nafi’ kemudian.

Sementara itu, Muhammad Hermadi, anggota DPRD Kab Pasuruan dari Partai Hanura, merunut atas sikap yang dipilih induk partainya, berjanji akan berbicara dan mendesak anggota DPRD lainnya agar dapat mengagendakan pertemuan khusus antara Kejaksaan Negeri Bangil dengan lembaga DPRD Kab Pasuruan.

Pertemuan yang dapat diformat dalam bentuk hearing tersebut bermaksud meminta penjelasan resmi terkait proses hukum kasus dugaan korupsi DAK pendidikan tahun anggaran 2009 dan tahun 2010.

Sebelumnya Kejaksaan dituding lambat menangani kasus ini, karena proses penyidikan maupun pemeriksaan sampai saat ini, hanya berkutat kepada sejumlah kepala sekolah baik SD maupun SMP yang diduga terlibat korupsi DAK pendidikan.

Padahal menurut Tim Investigasi Hanura, kasus ini melibatkan banyak pihak diataranya pejabat strategis yang ada di lingkungan Dinas Pendidikan Kab Pasuruan. tj