Warga Jeplak Lurug Kantor Perijinan

Tolak Tambang Sirtu

PASURUAN – Warga Dsn Japlak, Ds Cengkrong, Kec Pasrepan, melurug Kantor Badan Pelayanan Perijinan dan Penanaman Modal (BP3M) Kab Pasuruan, menolak ijin rencana pengembangan tambang pasir berbatu (sirtu) di wilayah mereka. Rabu (5/10).

Namun, niatan warga untuk melontarkan penolakan ijin sirtu terpaksa tertunda lantaran Kepala BP3M, Riyanto, tidak berada di kantor. Warga saat itu hanya ditemui salah seorang staff BP3M bernama Soegeng Purwanto di depan ruangan Riyanto.

Melalui Soegeng, warga mengetahui, jika Riyanto saat itu mengikuti sebuah pertemuan dengan sejumlah pengusaha di wilayah Kab Pasuruan.

Warga pun akhirnya mengeluarkan uneg-unegnya kepada Soegeng Purwanto, dengan menuturkan bahwa warga takut tambang sirtu nanti akan merusak pertanian, yang menjadi satu-satunya sumber penghasilan selama ini.

Selain itu, rencana tambang sirtu yang berdekatan dengan pemukiman akan merusak lingkungan dan mengganggu kesehatan warga karena debu pasir yang ditimbulkan.

Seorang warga, Yusuf, mengatakan jika alasan kedatangannya ke kantor BP3M karena sebelumnya ada kabar jika ijin rencana penambangan di Ds Cengkrong akan segera dikeluarkan.

Warga juga menanyakan alasan BP3M Kab Pasuruan, yang memutuskan jika lahan seluas 10 hektar yang hendak dijadikan tambang sirtu di Dsn Jeplak, statusnya berubah dari lahan basah (produktif) menjadi lahan kering.

“Kami juga merasa kecolongan, karena ternyata tim survey dari Perijinan (BP3M) sudah selesai dan malah akan berikan ijin tambang. Kami juga heran kok bisa desa saya malah dinyatakan sebagai lahan kering,” ujar Yusuf heran.

Mewakili warga, Yusuf yang juga seorang ketua RT 02/01 di Dsn Jeplak ini menggugat pemerintah karena saat ini ketentraman warga terusik karena ada intimidasi yang dilakukan oleh sejumlah perangkat desa setempat agar warga menerima rencana pengembangan tambang sirtu.

Bahkan, rencana kedatangan warga ke kantor Perijinan kali ini, disebutkan, sempat mendapat penolakan dan larangan dari seorang perangkat desa bernama Nurul Yakin atas perintah Camat Pasrepan.

“Perangkat desa itu telpon saya kemarin, melarang kami datang ke kantor Perijinan,” terang Yusuf.

Ketua BPD, Ahmad Subakir dan Sekretaris Desa, Hasan, yang juga turut mendampingi warga menceritakan jika pengembangan tambang sirtu seluas 10 Ha itu dimiliki seorang pengusaha asal Banyuwangi bernama H. Asmanu.

Rencana awal yang diketahui warga waktu itu, lahan akan digunakan untuk pembibitan pohon sengon. Namun, belakangan diketahui ternyata untuk usaha tambang sirtu.

Saat ini jalan yang berada di Desa Rejo Salam, Kec Pasrepan, telah dibuka menjadi akses menuju lahan di Dsn Jeplak, sehingga membuat warga kian cemas.

Sebelumnya, pada 19 Juli lalu, warga juga telah melakukan aksi demo menolak rencara pengembangan tambang penggalian sirtu.

Namun, suara warga Dsn Japlak yang memiliki jumlah penduduk sebanyak 54 KK itu, tetap saja tidak mampu merubah sikap pemerintah daerah Kab Pasuruan, yang melanjutkan pemberian ijin pengembangan tambang sirtu milik pengusaha asal Banyuwangi itu.

Warga berharap pemkab mengkaji ulang dan membatalkan rencana usaha tambang sirtu karena ditegaskan akan mengganggu dan mengancam kehidupan warga. tj