UPTD Pasar Bangil Diduga Peras Pedagang

PASURUAN - Ratusan pedagang pasar Bangil, Kab Pasuruan sejak dua tahun ini, resah. Pasalnya, status tempat dagangan mereka menggantung, sejak pengelolaan pasar, diambil alih pemerintah daerah setelah selama 20 tahun dikelola swasta.

Kondisi tersebut terjadi lantaran pedagang sudah tidak lagi memiliki buku kepemilikan tempat usaha di dalam pasar.

Saat ini pedagang mengaku hanya berbekal buku sampul kuning yang dikeluarkan PT Anggun Bhakti Perkasa, yang 20 tahun sebelumnya mengelola pasar.

Seharusnya, setelah pengelolaan dilimpahkan, setiap pedagang berhak mendapatkan buku bersampul hitam pengganti buku kuning yang dikeluarkan Dinas Perindustrian Dan Perdagangan (Disperindag) Kab Pasuruan.

Sejumlah pedagang menuturkan, bahwa buku yang menerangkan kepemilikan hak menempati kios dan ruko tersebut tidak diberikan sebelum pedagang menebusnya ke UPTD Pasar sebesar Rp 1,65 juta hingga Rp 3,25 juta.

Kondisi tersebut berbanding terbalik dengan hasil kesepakatan saat dilakukan sosialisasi pasca peralihan pengelolaan pasar, terkait pergantian buku kepemilikan usaha, yang dilakukan pada Oktober 2009 silam.

"Saat sosialisasi nyata-nyata diputuskan bahwa biaya pergantian dari buku kuning ke buku hitam itu tidak dipungut biaya alias gratis," tegas Selamet Subroto, pemilik kios tahu, di pasar Bangil. Kamis ( 20/10 ).

Pedagang sembako, Zulkifli, menyebutkan bahwa selama dua tahun terakhir sedikitnya terdapat 29 pedagang yang terpaksa membayar ke pihak UPTD Pasar. Untuk pemilik kios, jatah biaya yang harus diberikan sebesar Rp 1,65 juta, sedangkan pemilik ruko besarannya menjadi lipat dua, pedagang 'dipaksa' mengeluarkan uang Rp 3,25 juta.

Disebutkan, rata-rata pedagang yang bersedia tersebut secara berkala membayar langsung ke kepala UPTD Pasar saat itu bernama Gatot. Namun, setelah Gatot pindah ke Disperindag menjabat sebagai Kasi Perdagangan, pedagang kemudian membayar 'biaya buku' kepada penggantinya yakni Bagio.

Alasan pihak UPTD Pasar kepada pedagang sampai saat ini, dikatakan oleh Zulkifli maupun Selamet adalah untuk mengganti biaya administrasi pergantian buku.

Merasa diperas oleh UPTD Pasar, ratusan pedagang pun enggan membayarnya, hingga saat ini statusnya terkatung-katung dan terancam terusir karena tidak memiliki buku kepemilikan usaha.

Keberatan tersebut cukup beralasan karena pedagang, setiap hari harus mengeluarkan ongkos sewa dan retribusi sekitar Rp 9 ribu. Sehingga jika dipaksa harus mengeluarkan uang kembali untuk menebus buku hitam, dengan cara diluar aturan yang ada, ditegaskan sangat memberatkan.

Selamet bersama pedagang lainnya mengancam akan melaporkan ke Bupati Pasuruan secara tertulis, jika buku yang seharusnya menjadi hak mereka tidak segera diberikan.

"Kami akan laporkan ke Bapak Bupati dan Inspektorat, karena prilaku (UPTD Pasar) ini tidak bisa ditoleransi," pungkas Selamet.

Sementara itu, Kepala UPTD Pasar Bangil, Bagio tidak berada di kantornya. Sejumlah wartawan hanya ditemui seorang penjaga kantor karena tidak ada satupun pegawai atau staff yang ngantor siang itu. tj