Awas, 'Gundala Putra Petir' Murka Pada Desember-Januari

                              by art_gundalateaser

Dihimbau Jauhi Pohon Dan Tiang Listrik Saat Hujan

PASURUAN – Curah hujan yang memuncak dengan intensitas sangat tinggi pada bulan Desember 2011 hingga Januari 2012 nanti diperkirakan oleh Badan Meteorologi dan Geofisika Stasiun Geofisika Kelas II (BMG) Tretes, Kab Pasuruan, akan menimbulkan gumpalan badai awan hingga terjadi berbagai pola sambaran petir dengan skala cukup tinggi.

Dijelaskan, bahwa sejumlah pola sambaran petir dapat diklasifikasikan diantaranya petir terjadi antara gumpalan awan ke awan; awan ke bumi; serta petir dari bumi ke arah awan.

Dari sekian pola sambaran petir itu, masing-masing memiliki potensi maupun tingkat bahaya berbeda. Namun yang patut diwaspadai adalah jika terjadi gumpalan awan petir yang menyambar dari atas langsung ke bumi (tanah) atau biasa disebut +CG.

Detektor Petir yang dimiliki BMG Tretes, mencatat dalam radius diameter 200 Km dari stasiun yang mencakup seluruh wilayah Jawa Timur, pada Jum’at (2/12) hingga Selasa (6/12), frekuensi terjadinya petir +CG, berfluktuasi terpengaruh adanya curah hujan yang terjadi.

Secara berurutan, dari catatan itu diketahui frekuensi petir berbahaya, sejak Jum’at (2/12) terjadi sebanyak 7.114 kali; berlanjut meningkat 19.479; 3.838 kali; dan terus menurun menjadi 2.925 kali; serta pada Selasa (6/12) terhitung sejak pukul 00.00-11.10 WIB jumlah +CG yang terjadi di hampir seluruh wilayah Jawa Timur ini sebanyak 513 kali.

Ahmad Fauzi, petugas operasional BMG Tretes, mengatakan kemungkinan terjadinya petir yang menyambar langsung ke bumi ini tidak dapat diprediksi karena pihaknya hanya melakukan pencatatan frekuensi petir yang terjadi di berbagai daerah saat hujan mengguyur.

“Kami hanya mampu mencatat dan frekuensi petir juga tidak dapat diperkirakan bahkan dalam satu hari bisa saja tidak terjadi petir,” ujar Ahmad Fauzi.

Sambaran petir ditegaskan pula dapat terjadi di semua wilayah baik yang dikategorikan daerah rawan sambaran petir ataupun tidak, terutama untuk sambaran petir +CG.

Sementara itu, frekuensi petir yang terjadi di sepanjang wilayah Pasuruan dari catatan BMG Tretes diketahui bisa mencapai 91 kali saat hujan turun.

Lebih jauh dijelaskan bahwa terdapat tiga titik rawan yang diperkirakan menyumbang lebih dari 50 persen sambaran petir yang terjadi di wilayah Kabupaten Pasuruan, yakni di Kecamatan Prigen, Pandaan dan Sukorejo.

Pada tiga titik wilayah tersebut, awan cenderung tebal dan sangat cepat terbentuk sehingga potensi terjadinya petir pun semakin tinggi.

Selain tiga titik rawan di atas, sambaran petir juga sering terjadi di wilayah Kecamatan Beji, Bangil dan Grati, Kab Pasuruan.

Curah hujan yang cenderung meningkat pada bulan Desember 2011-Januari 2012 diharapkan menjadi perhatian, agar warga waspada terhadap terjadinya mendung gelap yang menimbulkan hujan lebat dan petir.

“Warga dihimbau hati-hati saat mendung gelap dan hujan, jangan berteduh di bawah pohon tinggi dan tiang listrik. Lebih aman berteduh dalam dirumah saja,” pungkas Ahmad Fauzi.

Dari catatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kab Pasuruan, sejak 2010 hingga 2011 terakhir terdapat 4 kasus korban tewas terkena sambaran petir.

Terakhir petir menyambar hingga menewaskan seorang pelajar yang tengah berteduh saat hujan deras, di sebuah warung di samping Balai Desa Pelintahan yang juga berada di dekat rumah makan (RM) Bale Air, Kec Pandaan, pada Minggu (13/11) lalu. tj

‘Alamat Palsu’ Festival Arjuno

Hanya Buang-Buang Anggaran 

PASURUAN – Festival Arjuno yang digeber oleh Dinas Budaya dan Pariwisata (Disbudpar) Kab Pasuruan dituding salah kaprah sehingga diduga hanya ajang untuk menghabiskan anggaran di penghujung tahun ini.

Kegiatan budaya bertajuk Festival Arjuno, sebenarnya dilatar belakangi karena adanya Gunung Arjuno yang seharusnya gelaran dilakukan di sekitar wilayah ini. Namun, yang terjadi kegiatan justru berlokasi di tempat berbeda, yakni di Desa/Kec Nongkojajar (Tutur) yang sebenarnya masih termasuk wilayah lereng Gunung Bromo yang barangkali lebih tepat dilakukan oleh suku Tengger. Minggu (4/12).

Tentu saja hal ini mengundang tanda tanya dan penilaian miring mayarakat di lereng Gunung Arjuno yang saat itu kebetulan menonton Festival Arjuno.

M Yahya (45), Seorang warga lereng Gunung Arjuno di Desa Tejowangi, Kec Purwsari, Kab Pasuruan, secara polos dan sederhana menganggap Pemerintah Daerah tidak mengerti peta wilayah Pasuruan karena festival tersebut salah alamat atau salah kaprah.

“Jelas salah. Namanya Fetival Arjuno, tapi malah digelar di lereng Pegunungan Tengger dengan Gunung Bromo-nya. Itu namanya “alamat palsu”, kayak lagunya Ayu Ting Ting,” Seloroh Yahya.

Lebih jauh, Yahya yang saat itu bersama Arie Suprayogi yang juga warga di lereng Gunung Arjuno, menduga target dan sasaran kegiatan yang digelar Dinas Budaya dan Pariwisata Kab Pasuruan tersebut, tidak jelas dan terkesan hanya untuk menghabiskan anggaran.

“Kesannya hanya menghabiskan anggaran saja, saat ini kan akhir tahun. Misinya tidak jelas,” imbuh Arie Suprayogi.

Festival Arjuno digelar di Desa/Kec Tutur, Kab Pasuruan secara normatif dilakukan bertujuan untuk melestarikan budaya serta peningkatan kunjungan wisata yang berdampak pada peningkatan ekonomi, yang digelar dalam format kirab budaya dari 24 kecamatan di Kab Pasuruan serta pameran produk unggulan warga.

Namun dari pantauan, Festival Arjuno yang dibuka dengan kirab budaya diikuti 44 peserta tersebut, tidaklah ‘semewah’ yang digembar-gemborkan sebelumnya dan hanya ditonton warga sekitar saja. Sejumlah wisatawan asing yang biasanya tertarik datang jika terdapat antraksi budaya juga tidak ada.

Festival nampak monoton tanpa penataan yang maksimal dari penyelenggara. Padahal acara yang dibuka Bupati Pasuruan, Dade Angga tersebut digelar dengan dana APBD Kab Pasuruan senilai ratusan juta yang terinci untuk dua kegiatan, yakni festival/kirab budaya dan pameran produk UKM unggulan.

Seorang Penonton Terluka

Festival Arjuno, juga diwarnai dengan jatuhnya korban dari seorang penonton, bernama Muslimin (40), warga Desa/Kec Tutur, yang tertimpa tiang penerangan jalan umum (PJU) hingga mengalami patah tulang pada tubuh bagian bahu.

PJU di pinggir jalan itu roboh, karena diduga dipasang secara sembarangan sehingga mudah roboh meskipun hanya dibuat sandaran orang saat menonton festival.

Muslimin yang menderita patah tulang pada bahu kanannya itu langsung dibawa ke Puskesmas Nongkojajar dan dirujuk ke RSUD dr R Soedarsono, Kota Pauruan.

Sementara, Agung Mariyono, Kepala Disnas Budaya dan Pariwisata Kab Pasuruan menyampaikan jika Festival Arjuno di tempatkan di lereng Tengger atau Gunung Bromo, untuk menjaga keseimbangan untuk berbagi potensi yang ada, baik di wilayah Barat maupun wilayah Timur Kab Pasuruan.

“Kegiatan harus komprehensif dan berkesinambungan, berbagai potensi termasuk potensi ekonominya harus diseimbangkan. Makanya Festival Arjuno digelar sekaligus mendukung Tutur sebagai agropolitan dengan hasil alamnya serta mendukung destinasi wisata Bromo,” elak Agung Mariyono. tj

Dindik Lepas Tangan

Kasus Guru Selingkuhi Wali Murid

PASURUAN – Kepala Dinas Pendidikan (Ka Dindik) Kab Pasuruan, Iswahyudi tidak tahu menahu dan terkesan lepas tangan terkait kasus oknum guru ABR, yang diduga mengguna-gunai NN, wali muridnya agar dapat diselingkuhi.

Ditemui pada sebuah acara di Pendapa Kab Pasuruan kemarin, Iswahyudi mengatakan bahwa apa yang dituduhkan ABR itu perlu pembuktian sehingga pihaknya masih belum perlu memberikan sanksi baik berupa skors maupun pemecatan sebagai guru SD di wilayah Gondang Wetan.

Dijelaskan juga oleh Ka Dindik bahwa kasus selingkuh ini masih dalam penanganan UPTD Kec Gondang Wetan, karena dianggap lebih dekat secara geografis dan memahami persoalan.

“Semua kan perlu pembuktian, saat ini sudah ditangani Pak Mispono (Kepala UPTD Kec Gondang Wetan),” ujar Iswahyudi singkat.

Namun, pernyataan Kadindik itu berbanding terbalik dengan apa yang dialami oleh RBT, suami NN yang diselingkuhi melalui guna-guna oleh ABR.

Pasalnya, menurut RBT, Kepala UPTD Gondang Wetan, Mispono justru mengelak bertanggung jawab karena penanganan sudah dilimpahkan ke Dinas.

“Setelah seminggu laporan lisan saya ke Kepala Dinas (Iswahyudi), terus saya tanya perkembangan kasus yang saya alami kepada Kepala UPTD (Mispono), jawabannya katanya sudah dilimpahkan ke dinas,” ungkap RBT.

RBT prihatin dengan sikap pejabat daerah yang seharusnya memberikan perlindungan maupun contoh prilaku yang baik kepada warga justru melepas tanggung jawab dalam penyelesaian kasus yang dialaminya itu.

Ia berharap dinas maupun pejabat yang berwenang memberikan perhatian kasus amoral ini dan menuntut agar ABR yang menyelingkuhi istrinya dengan guna-guna itu diberikan sanksi dipecat sebagai guru.

Sementara itu, Kepala Inspektorat Kabupaten Pasuruan, Lilik Apriliani melalui telepon selulernya, menyatakan bahwa pihaknya telah menerima laporan tertulis kasus guru ‘nakal’ di Gondang Wetan itu sejak dua hari lalu.

Inspektorat juga telah mengagendakan dalam satu pekan ke depan proses pemeriksaan terhadap diri ABR akan dilakukan.

Pihaknya juga belum menentukan bentuk sanksi apa yang akan dikenakan terhadap guru SD di Gondang Wetan itu, karena masih membutuhkan pemeriksaan terhadap sejumlah pihak.

"Kami masih akan memanggil yang bersangkutan (ABR) untuk diminta keterangannya mungkin minggu depan," kata Lilik Apriliani.

Diketahui sebelumnya, ABR seorang guru SD di wilayah Kec Gondang Wetan kedapatan telah melakukan tindak asusila yaitu menyelingkuhi NN seorang wali murid dengan cara menggunakan guna-guna.

Aksi ABR yang dilakukan diluar nalar ini terungkap setelah RBT (33), suami NN, mendapati pesan singkat (SMS) dengan kalimat mesra dari handphone milik istrinya yang dikirim oknum guru tersebut, hingga berujung pada dilaporkannya ABR karena dianggap telah merusak rumah tangga orang lain. tj

Harga Cabai Makin Pedas

PASURUAN – Musim hujan yang saat ini terjadi di wilayah Pasuruan mengakibatkan melonjaknya harga sejumlah komoditas hortikultura.

Seperti harga pada cabai rawit yang diperdagangkan di Pasar Besar Kota Pasuruan mencapai Rp 21 ribu per kilogram, melonjak hampir 2,5 kali lipat dari harga sebelumnya yang hanya Rp 9 ribu perkilogram. Sedangkan, harga cabai merah yang semula berkisar Rp 11 ribu per kilogram, kini naik menjadi Rp 24 ribu per kilogram.

Kenaikan harga cukup tinggi terjadi pada komoditas tomat yang mencapai rasio 6 kali lipat dari sebelumnya yang hanya sebesar Rp 2 ribu per kilogram, saat ini harga berubah menjadi Rp 12 ribu per kilogram.

Pemicu kenaikan itu diduga karena ketidak siapan pemerintah dalam menghitung dan memenuhi penyediaan berbagai komoditas untuk kebutuhan pokok masyarakat, saat musim penghujan.

Salah satu pedagang, Rofiatul Salikhah menuturkan bahwa kenaikan harga tersebut terjadi secara bertahap dan terus memuncak sejak satu pekan terakhir.

“Kenaikan harga ini lantaran panen cabai minim karena banyak yang rusak terkena hujan,” kata Rofiatul, sambil membersihkan cabai dagangannya, Jum’at (2/12).

Sejumlah pedagang memperkirakan, jika curah hujan terus mengguyur dengan intensitas tinggi, maka tidak menutup kemungkinan komoditas cabai maupun sayuran lainnya akan mengalami kelangkaan yang berakibat pada lonjakan harga.

Dari pantauan di lapangan, tingginya harga tersebut ternyata sudah terjadi di tingkat petani, sehingga pedagang harus mengeluarkan modal tambahan lebih besar.

Taufik, salah satu petani cabai di Kecamatan Kejayan, Kabupaten Pasuruan, mengatakan bahwa curah hujan yang tinggi, membuat biaya produksi petani meningkat. Pasalnya, biaya perawatan seperti frekuensi penyemprotan hama maupun obat lainnya menjadi lebih sering dilakukan jika dibandingkan pada kondisi normal.

“Jika sebelumnya dilakukan satu kali seminggu, saat ini penyemprotan (perawatan) harus lebih dari tiga kali, agar hasil panenan cabai maksimal,” kata Taufik.

Sementara, Kepala Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan (Diskoperindag) Kota Pasuruan, Hardi Utoyo, mengakui kenaikan harga beberapa jenis komoditas hortikultura itu terjadi dalam sepekan terakhir.

“Memang ada kenaikan harga cabai, tomat. Beras juga naik. Kenaikan itu juga biasa terjadi pada musim hujan. Biasa kalau stok terbatas, harga pasti naik. Itu sudah hukum ekonomi,” kata Hardi Utoyo.

Pihaknya mengimbau kepada masyarakat untuk memanfaatkan pekarangan dengan menanam cabai atau sayuran.

“Program tersebut dibiasakan dahulu, minimal satu pohon di setiap pekarangan. Kalau sudah ada cabai di pekarangan, tidak perlu lagi membeli di pasar. Dengan begitu, tidak akan terjadi lonjakan harga cabai hingga mencapai Rp 25 ribu ribu per kilogram yang menjadi penyebab inflasi tinggi,” ujar hardi panjang lebar. tj

Gunakan Guna-Guna Oknum Guru Selingkuhi Wali Murid

PASURUAN – Prilaku seorang guru dalam ungkapan jawa adalah digugu lan ditiru. Tapi barangkali tidak demikian yang dilakukan ABR (49) seorang guru sebuah SD di wilayah Kec Gondang Wetan, Kab Pasuruan.

ABR dilaporkan telah melakukan dugaan tindak asusila dengan cara mengguna-gunai NN seorang wali muridnya agar dapat diselingkuhi.

Aksi ABR yang dilakukan diluar nalar ini terungkap setelah RBT (33), suami NN, mendapati pesan singkat (SMS) dengan kalimat mesra dari handphone milik istrinya yang dikirim oleh oknum guru tersebut.

Kontan, SMS berbentuk rayuan mesra membuat RBT meradang hingga harus mengorek keterangan dari istrinya. Ironisnya, waktu itu NN malah memintanya untuk segera diceraikan agar bisa menikah dan hidup bersama ABR.

"Saya kaget, selama ini kehidupan kami baik-baik saja. Tanpa sebab yang jelas, ia malah minta cerai. Saya menduga, istri saya diguna-gunai pelaku. Karena tanpa rasa malu, istri mengatakan tidak bisa hidup tanpa ABR," kata RBT kepada wartawan. Jum’at (2/12).

Untuk menyakinkan dugaan guna-guna, RBT berinisiatif membawa istri tercintanya ke beberapa 'orang pintar' agar dapat disembuhkan.

Setelah beberapa kali dilakukan ritual penyembuhan, NN akhirnya dinyatakan sadar, dan ternyata sang istri, lanjut RBT, justru merasa malu dan marah mengetahui telah dicintai dan diguna-guna ABR yang tak lain adalah guru dari anaknya.

"Sejak awal masuk perangkap rayuannya, istri saya sudah mengingatkan bahwa ABR tidak sepatutnya berbuat begitu apalagi dengan orang yang sudah berkeluarga. Namun peringatan itu tidak digubris. ABR terus berusaha mendekati istri saya dengan berbagai cara, termasuk memberikan sejumlah uang," terang RBT kemudian.

Ternyata menurutnya, prilaku ‘nakal’ ABR bukan yang pertama kali dilakukan. Pasalnya, sejumlah walimurid lainnya mengaku juga pernah diperlakukan sama dengan ABR.

Bahkan, menurut RBT, sejumlah uang yang diberikan ABR beberapa kali kepada istrinya, didapat dari hasil merayu walimurid lainnya.

"Saya punya kesaksian dan rekaman walimurid lain yang juga diperdayai ABR. Termasuk teman ABR sesama guru," tandas RBT.

Prilaku amoral ABR ini telah dilaporkan ke Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Pasuruan oleh RBT,dan saat ini kasus tersebut telah dilimpahkan dan ditindak lanjuti Inspektorat Kabupaten Pasuruan.

Kepala BKD Kabupaten Pasuruan, Hermanto Purbo Kusumo menyatakan bahwa pihaknya telah melakukan pemanggilan kepada diri ABR untuk diminta keterangannya.

Hanya saja, ia tidak menyebut secara rinci hasil pemeriksaan tersebut. Saat ini, kasus tersebut telah dilimpahkan pada Inspektorat Kabupaten Pasuruan.

Kepala Inspektorat Kabupaten Pasuruan, Lilik Apriliani pun memberikan perhatian penuh terhadap kasus ini. Namun demikian RBT diminta untuk menyiapkan bukti-bukti dan saksi untuk mendukung laporan dugaan tindak asusila tersebut.

"Kami akan memanggil yang bersangkutan untuk diminta keterangannya," kata Lilik Apriliani. tj

Oknum Polisi Dilaporkan Selingkuhi Istri Seorang Suami

PASURUAN - Seorang oknum polisi, Briptu GP, yang bertugas di satuan Reskrim Polres Kota Pasuruan, dilaporkan ke unit Provos Polresta Pasuruan, karena diduga telah melakukan perselingkuhan dan merebut LM (29), istri sah dari seorang suami bernama Nandrik Wiratno (29), warga Mayangan Probolinggo.

Gelagat perselingkuhan, sebenarnya sudah tercium Nandrik pada tahun 2009 silam. Saat LM tanpa sengaja bertemu dengan Briptu GP dalam sebuah kasus penipuan yang dialami LM saat masih bekerja di sebuah perusahaan leasing.

Dituturkan kedua pasangan suami istri saat itu masing-masing bekerja di sebuah perusahaan leasing berbeda di wilayah Pasuruan.

Sejak itu, LM kerap melakukan kontak maupun pertemuan, bahkan melakukan janji jalan-jalan seperti layaknya orang berpacaran. Padahal saat itu, LM sudah memiliki seorang anak dengan Nandrik, suaminya.

Nandrik menambahkan jika hubungan cinta terlarang itu kian menjadi ketika LM ditugaskan keluar dan harus menetap beberapa bulan di wilayah Kec Nongkojajar Kab Pasuruan oleh perusahaannya pada awal tahun 2010.

Sekitar bulan Maret 2010, Briptu GP sengaja diundang Nandrik dan istrinya ke tempat kost di Nongkojajar, hingga berbuah perjanjian tidak tertulis yang menyatakan bahwa Briptu GP tidak akan menggangu atau merusak rumah tangga Nandrik.

Janji yang diucapkan seorang anggota Reskrim Polresta Pasuruan itu, ternyata hanya isapan jempol. Pasalnya, hubungan keduanya terus berlanjut hingga pertengkaran keduanya kerap terjadi yang berujung pada sikap LM yang meminta pulang kembali ke rumah orang tuanya di Genteng, Banyuwangi. Padahal saat itu LM baru melahirkan anak kedua dari hubungannya dengan Nandrik.

"Saya tahu istri saya tetap berhubungan, dari SMS yang diterima dari polisi itu. Waktu ia minta pulang ke Banyuwangi bulan Januari tahun ini. Ya, saya persilahkan barangkali saja ia sudah capek dengan pekerjaannya," kata Nandrik.

Namun setelah beberapa waktu sejak pamit itu, LM bukannya hidup tenang bersama orang tuanya di Banyuwangi, tapi justru melakukan 'kumpul kebo' dan hidup bersama dengan Briptu GP di sebuah rumah kost di wilayah Blandongan, Kota Pasuruan sejak bulan Juni lalu.

Hal itu disaksikan dengan mata kepala sendiri oleh Nandrik setelah sebelumnya mendapat informasi dari salah seorang temannya yang merasa prihatin dengan kehidupan rumah tangganya.

Saat ini LM telah bekerja kembali di sebuah delear sepeda motor di sekitar Jl Mawar Kota Pasuruan dan menurut Nandrik istrinya itu telah menggugat cerai dan saa ini masih dalam proses di Pengadilan Agama Banyuwangi.

Nandrik hanya meminta keadilan, agar hak asuk kedua anaknya dapat diberikan kepadanya dan menuntut kepada polisi agar Briptu GP dihukum dan dipecat dari kepolisian karena dianggap telah merebut istri dan merusak rumah tangganya. tj

HIV-AIDS Kab Pasuruan Meningkat 400 Persen

PASURUAN – Kasus penderita HIV/AIDS di Kab Pasuruan pada tahun 2011 tercatat sebanyak 488 kasus. Angka tersebut meningkat lebih dari 400 persen jika dibandingkan pada tahun 2008 yang hanya 121 kasus.

Hal itu terungkap saat puluhan siswa SMA Negeri Bangil bersama Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Nahdlatul Ulama (Lakpesdam NU) Bangil melakukan aksi teatrikal memperingati hari AIDS Sedunia, di alun-alun Bangil, Kab Pasuruan. Kamis (1/12).

Dari 488 kasus pada tahun 2011 itu, terbagi diantaranya terjangkit HIV sebanyak 224 dan sebanyak 264 diketahui positif terjangkit AIDS. Sedangkan 84 diantaranya tercatat meninggal dunia akibat serangan virus ini.

Salah satu pengurus Lakpesdam NU Bangil, M Lutfi mengatakan bahwa dari sekian angka kasus HIV/AIDS di Kab Pasuruan selama ini, virus HIV/AIDS menyerang kelompok usia remaja atau kelompok usia produktif yakni usia berkisar 12 tahun hingga 35 tahun.

Fenomena gunung es dalam kasus HIV/AIDS yakni satu orang yang diketahui menderita dapat diartikan bahwa terdapat seratus orang lain lagi yang menderita HIV/AIDS, oleh Lutfi dikatakan menjadi perhatian dan persoalan tersendiri yang juga harus segera dicarikan solusi secepatnya.

Peningkatan jumlah penderita HIV/AIDS itu ditegaskan karena upaya penyadaran dan pencegahan penularan HIV/AIDS selama ini lemah dan terkesan parsial atau tidak dilakukan secara sistemik, baik oleh pemerintah selaku pemangku kebijakan atau elemen masyarakat lain.

Dari catatan selama ini, penularan terjadi lebih banyak disebabkan oleh penggunaan jarum suntik narkoba dan prilaku seks bebas di kalangan remaja.

“Maka menjadi salah satu upaya penyadaran bersama, bahwa upaya pencegahan harus lebih diperluas dan ditingkatkan kualitasnya,” kata M Lutfi.

Sementara itu, pada saat yang bersamaan, Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas II B Kota Pasuruan melakukan pengambilan sample darah kepada sekitar 30 penghuni lapas, untuk mengetahui kemungkinan terjangkiti virus HIV/AIDS.

Acep Fakhruddin, Kepala Lapas, menuturkan bahwa pengambilan sample darah itu, dilakukan sebagai salah satu bentuk upaya pencegahan penyebaran virus HIV/AIDS di dalam Lapas. Pasalnya, beberapa waktu lalu, di tempat ini juga sempat terdapat seorang penghuni yang terjangkiti virus HIV.

Meskipun kondisi kesehatan penghuni yang terjangkit HIV tersebut saat ini telah membaik, namun tetap saja secara intensif masih dalam pengawasan dan perawatan oleh klinik khusus yang berada di Malang.

Lapas kelas II-B Kota Pasuruan merupakan satu dari 35 Lapas dan rutan di Jawa Timur yang dijadikan sasaran dalam cek medis dan pengambilan sample darah, karena Kota Pasuruan dianggap sebagai salah satu daerah potensi terkait sebaran virus HIV/AIDS, menyusul secara geografis Kota Pasuruan merupakan daerah wisata persimpangan dari sejumlah daerah di Jawa Timur.

“Setiap minggu kami melakukan penyuluhan kepada para penghuni, akan bahaya HIV/AIDS maupun psikotropika,” pungkas Acep. tj

Penadah Miliki Senpi Ditangkap

PASURUAN – Sat Reskrim Polres Pasuruan, berhasil menangkap seorang pria yang diduga terlibat dalam komplotan sebagai penadah dalam aksi perampokan kendaraan di wilayah Tulungagung.

Pria bernama Naum (28), warga Dusun Tengah, RT 02/02, Desa Bunten Barat, Kec Ketapang, Kab Sampang itu, ditangkap tanpa perlawanan di sebuah rumah kost di Kampung Baru, Kel Pandaan, Kec Pandaan, Kabupaten Pasuruan. Rabu (30/11).

Dari penangkapan tersebut, polisi menemukan sepucuk senjata api rakitan jenis revolver berikut empat butir amunisi siap untuk diledakkan tanpa disertai surat , yang disimpan di suatu tempat tersembunyi di rumah kost itu.

Selain senpi ilegal, polisi juga mengamankan sebilah celurit beserta sarungnya, pisau lebar dan dua buah plat nomor roda dua N 3187 OU.

Kasat Reskrim Polres Pasuruan, AKP Supriyono, mengatakan bahwa penangkapan itu dilakukan atas informasi dan pengembangan kasus perampokan sebuah kendaraan roda dua yang terjadi di wilayah Kab Tulungagung, beberapa waktu lalu.

“Naum diduga terlibat dalam aksi perampokan di Tulungagung, sebagai penadah hasil tindak kejahatan,” jelas AKP Supriyono.

Dari pengakuan Naum kepada polisi, senpi rakitan yang diamankan itu adalah salah satu alat yang digunakan komplotannya untuk melakukan perampokan di wilayah Tulungagung.

Saat ini, Naum yang sehari-hari mengaku bekerja di sebuah pasar di wilayah Pandaan itu, terpaksa meringkuk di tahanan Mapolres Pasuruan.

Naum dikenakan pasal berlapis yakni pasal 480 KUHP karena terlibat sebagai seorang penadah hasil tindak kejahatan; serta dijerat dengan UU Darurat nomor 12/1951 tentang penyalahgunaan senjata api dengan ancaman hukuman 5 tahun hingga 10 tahun penjara. tj

Santri Demo, Jalan Lingkar Selatan Lumpuh

Dipicu Kasus Jual Beli Tanah

PASURUAN – Ratusan santri Ponpes Al-Masyhur dan warga Kelurahan Bakalan, Kec Bugul Kidul, Kota Pasuruan, melakukan aksi blokir hingga mengakibatkan jalan lingkar selatan, jalur utama Surabaya-Banyuwangi lumpuh. Senin (28/11).

Blokir jalan dilakukan secara spontanitas dengan cara membakar ban bekas, sedangkan santri bersama warga lainnya melakukan aksi duduk dan menari-nari di tengah jalan raya, sambil memainkan sejumlah alat musik.

Pengasuh Ponpes Al-Mashyur, KH Mashuri, menuturkan jika aksi dipicu adanya kekecewaan terkait kasus sengketa jual beli tanah seluas 400 meter persegi yang telah dibeli dari Hadi, warga Kota Pasuruan, pada 7 tahun silam.

Namun, sebidang tanah yang lokasinya berdekatan dengan Ponpes itu, sejak 2 minggu lalu malah diakui milik seseorang bernama Muhammad Sakri, warga Kebonagung, Kota Pasuruan.

Belakangan diketahui bahwa Muhammad Sakri telah membeli tanah tersebut dari Andi, pemilik toko “Putra Agung” Kota Pasuruan yang disebutkan telah membeli tanah itu dari Hadi.

KH Mas Mashuri tidak mengetahui secara pasti kenapa tanah yang telah dibeli itu kini malah berpindah tangan ke orang lain. Namun, ia menyadari pihaknya saat melakukan transaksi jual beli pada 7 tahun silam, tidak meminta sertifikat tanah kepada Hadi, karena merasa semua dianggap lancar berdasar rasa saling percaya.

“Segala urusan tanah itu sepenuhnya saya serahkan kepada Udin (Pengurus Ponpes). Tahu-tahu kok begini,” sesal KH Mashuri, pengasuh Ponpes Al-Masyhur.

Lebih jauh Kyai yang dikenal dengan sikap ‘nyleneh’ ini menjelaskan, bahwa pihaknya membeli tanah dari Hadi dilakukan dengan cara menukar lahan miliknya dengan luasan yang sama disertai ‘tombokan’ uang sebesar Rp 50 juta.

KH Mashuri yang diwakili Udin, sempat menyerahkan mobil Kijang tahun 2000 miliknya sebagai jaminan, karena hanya memberikan uang sebesar Rp 30 juta kepada Hadi. Tapi, setelah beberapa hari dari tanggal transaksi, KH Mashuri menyerahkan kekurangan uang tanah Hadi sehingga akad jual beli tanah seluas 400 meter persegi itupun selesai.

Bersama warga dan santri, KH Mashuri merasa prihatin menuntut lahan yang telah dibeli itu diserahkan kembali kepada Ponpes. Pasalnya, persoalan status kepemilikan hak tanah ini tiba-tiba muncul, pada saat Ponpes berencana melakukan pengembangan dan pembangunan untuk sarana pendidikan.

Sementara itu, Kapolsek Bugul Kidul, Kompol Imam Irianto, memahami kekecewaan warga dan santri kali ini.

Untuk mengetahui adanya kemungkinan pidana, polisi masih mempelajari kasus ini dan saat ini pihaknya hanya melakukan upaya mediasi kepada sejumlah pihak yang terlibat dalam persoalan sengketa jual beli tanah ini.

Aksi spontan blokir jalan ini, mengakibatkan jalan lingkar selatan, jalur utama Surabaya-Banyuwangi tertutup hampir dua jam. Arus lalu lintas kendaraan terpaksa dialihkan ke jalur dengan memutar ke jalan lain.

Setelah hampir dua jam melakukan aksi, santri dan warga akhirnya membubarkan diri dan arus lalu lintas jalan raya kembali normal, setelah dipastikan jika tanah itu dipastikan tetap dimiliki Ponpes Al-Masyhur. tj

Lahan Produktif Menyempit, Pemerintah Pasrah

PASURUAN – Pemerintah Kota (Pemkot) Pasuruan, tidak berdaya menyikapi kian sempitnya lahan pertanian produktif di wilayahnya. Untuk mencukupi kebutuhan dan produksi padi selama ini, pemerintah hanya berusaha mempertahankan lahan eks bengkok kepala desa sebelumnya, yang saat ini dikuasai.

Ketidakberdayaan dan sikap pasrah itu ditunjukkan Walikota Pasuruan, Hasani, pada sebuah acara peluncuran bibit unggul beberapa waktu lalu, menyusul kian menyempitnya lahan pertanian produktif karena beralih fungsi menjadi rumah atau bangunan lain, yang terjadi setiap waktu tanpa terkendali.

“Ini memang dilema, kadang keinginan masyarakat dengan pemerintah tidak sejalan. Pemerintah ingin mempertahankan (lahan produktif) sementara masyarakat ingin melepasnya,” kata Hasani.

Pemkot sendiri tidak mengetahui secara pasti angka luasan terhadap pengurangan lahan produktif tersebut di wilayahnya.

Dari penjelasan, pemerintah hanya mencatat lahan yang masih produktif untuk digunakan bercocok tanam dan tersebar di wilayah Kota Pasuruan saat ini berkisar 1.200 hektar.

Dari luasan itu, lahan seluas 130 hektar diantaranya, pengelolaannya masih dikuasai oleh Pemkot sebagai aset negara. Lahan tersebut diantaranya merupakan lahan eks bengkok yang sebelumnya diberikan kepada Kepala Desa untuk dikelola.

Pemerintah, disebutkan oleh Hasani, tidak dapat berbuat banyak, meskipun seluruh lahan produktif yang ada selama ini diketahui tidak dimanfaatkan secara penuh. Malah dari pantauan di lapangan, banyak petani maupun warga lain yang memiliki lahan, lebih memilih merubah fungsi lahannya dibangun untuk dijadikan rumah mukim atau bangunan lain sebagai tempat usaha.

Lahan seluas 130 hektar itu, dijelaskan untuk memenuhi hampir 60 persen dari kebutuhan dan produksi padi di wilayah Kota Pasuruan saat ini yang setiap tahunnya, rata-rata mencapai 22.700 ton padi.

Pemerintah memastikan jika lahan produktif yang dikuasainya saat ini, tetap dipertahankan dan tidak akan dialihfungsikan sehingga terus menjadi sandaran utama dalam produksi terkait program ketahanan pangan.

“Terutama adalah aset-aset (lahan produktif) pemerintah, dipertahankan,” tegas Hasani.

Namun demikian Hasani juga masih ragu saat ditanya kemungkinan dilakukannya kebijakan pengetatan terhadap alih fungsi lahan oleh warga yang terjadi tiap waktu dan tidak terkendali itu, baik berupa Peraturan Walikota ataupun Peraturan Daerah. tj

Produksi Benih Padi Unggul Untuk Lepas Ketergantungan

PASURUAN – Upaya melepas ketergantungan benih padi import oleh Pemerintah Kota Pasuruan barangkali patut juga diapresiasi. Bersama dengan kelompok taninya, Pemkot berhasil memproduksi benih padi varietas Ciherang. Benih padi unggulan ini, di-klaim lebih tahan terhadap serangan hama dan mampu meningkatkan produksi padi lebih 30 persen jika dibandingkan menggunakan benih padi pada umumnya.

Benih varietas Ciherang tersebut berasal dari hasil penangkaran Kelompok Tani Mandiri, Kota Pasuruan. Dan pada jum’at (25/11) kemarin, benih tersebut secara resmi dilepas ke pasaran umum untuk memenuhi kebutuhan pangan warga Kota Pasuruan dan sekitarnya.

Volume dari hasil penangkaran benih ini dikatakan tergolong istimewa, karena benih yang berhasil ditangkarkan tiap hektar lahan mencapai 5,6 ton benih, lebih tinggi dari benih biasa yang hanya menghasilkan 3,5 ton.

Selain itu, produksi padi dengan benih ini mampu menghasilkan panenan lebih tinggi dan tahan terhadap hama dan penyakit yang biasa menyerang padi, seperti hama wereng maupun tungro.

Pada tiap hektar sawah padi, panenan yang dicapai petani dapat mencapai sekitar 8,4 ton. Jumlah tersebut meningkat 30 persen lebih tinggi jika menggunakan varietas lain yang hanya sekitar 6 hingga 7 ton padi per hektar.

Disebutkan dari hasil penangkaran benih Ciherang, tingkat tumbuh padi mencapai 98 persen. Angka tersebut diatas tingkat pertumbuhan taburan benih padi di Jawa Timur yang hanya 96 persen saja.

“Hasil penangkaran kelompok Tani Mandiri ini menjadi yang terbaik di Jatim dengan keberhasilan 98 persen. Artinya dari 100 butir benih, yang berhasil tumbuh 98 butir,” terang Asep Suryatna, kepala Dinas Pertanian, Perikanan dan Kelautan Kota Pasuruan.

Kebutuhan benih padi untuk pertanian di wilayah Kota Pasuruan, saat ini mencapai 130 ton setiap tahunnya. Dari total kebutuhan itu, hanya 23 ton yang berhasil dipenuhi, yang terinci sebesar 16 ton dari kelompok-kelompok tani dan 7 ton kebun benih milik pemerintah.

Sedangkan kekurangan benih sebesar 107 ton, pemerintah selama ini terpaksa menggantungkan benih padi import.

Agar dapat mengurangi ketergantungan benih itu, pemerintah kota bersama kelompok-kelompok tani selanjutnya akan menyediakan lahan penangkaran benih seluas 20 hektar.

“Saya yakin, pemenuhan bibit dapat dipenuhi sendiri. Untuk itu, akan disediakan lahan penangkaran benih seluas 20 hektar yang dikerjakan petani bersama Pemkot Pasuruan,” tegas H Hasani, Walikota Pasuruan.

Diharapkan dari hasil penangkaran benih padi tersebut, selain dapat mencukupi kebutuhan petani Kota Pasuruan, juga dapat memenuhi permintaan dari daerah lainnya. Pasalnya, keberhasilan Kota Pasuruan menangkarkan benih padi varietas Ciherang ini, banyak petani dari daerah lain di Jatim yang memesannya. tj

BPD Tagih Janji Motor Pada Bupati

PASURUAN – Forum Komunikasi Badan Permusyawaratan Desa (FK-BPD) Kabupaten Pasuruan, menagih janji Bupati Pasuruan, Dade Angga yang akan melakukan penggantian sepeda motor dinas seperti saat kampanye Pilkada tahun 2008 lalu.

Ketua FK-BPD, Soetrisno Hidayat, mengatakan bahwa jika Bupati tidak segera memenuhi janjinya itu, maka seluruh BPD se-Kabupaten Pasuruan dipastikan tidak akan menanda tangani pengesahan berita acara Alokasi Dana Desa (ADD) tahun 2012 mendatang.

“Jika kendaraan untuk BPD tidak direalisasikan, kami akan memboikot alokasi dana desa (ADD) tahun 2012,” ancam Soetrisno Hidayat, setelah menyampaikan surat permohonan kendaraan dinas BPD di kantor Bupati, Kamis (24/11) siang.

Soetrisno Hidayat, yang mengaku sebagai salah satu tim pemenangan Dade Angga dan Eddy Paripurna saat pilkada tahun 2008 lalu itu, mengungkapkan keprihatinannya menyusul rencana pengadaan sepeda motor yang akan diberikan kepada kepala desa dalam beberapa waktu mendatang.

Jika tuntutan pengadaan motor itu diapresasi, maka dituturkan akan sangat membantu kinerja para anggota BPD. Pasalnya honor yang diterima anggota BPD juga tidak pernah ada kenaikan hanya sebesar Rp 50 ribu saja yang diberikan setiap 6 bulan sekali.

FK-BPD juga sempat melakukan pertemuan ke Komisi A DPRD Kab Pasuruan untuk mengadukan nasibnya pada Rabu (23/11) kemarin. Namun, dari hasil pertemuan itu BPD disarankan untuk membuat permohonan kendaraan operasional untuk BPD ke Bupati.

Salah satu anggota Komisi A DPRD Kab Pasuruan, Mustoliq, mengaku pihaknya tidak memiliki kewenangan untuk memutuskan tuntutan pengadaan motor BPD

“Semua kewenangan Bupati karena berkaitan langsung dengan pemerintahan desa,” ujar Mustoliq.

Sementara, H M Soeharto, Asisten I Pemkab Pasuruan, menyampaikan jika tuntutan BPD tetap menjadi perhatian dan akan diakomodir.

“Usulan diterima, tapi ada aturan mainnya. Semua tahapan harus dilalui dan dibahas dulu di tim anggaran. Dan itu-pun jika anggarannya mencukupi,” kata H M Soeharto.

Diketahui usulan anggaran yang diajukan untuk pembelian motor bagi para kepala desa dalam APBD 2012 yang saat ini tengah dibahas, mencapai Rp 8,6 miliar untuk 341 desa di Kab Pasuruan. Setiap kepala desa diperkirakan mendapat motor baru dengan harga sekitar Rp 21 juta-an.

BPD adalah merupakan kesatuan dalam pemerintahan desa yang mempunyai kewajiban serta tanggung jawab yang sama dengan kepala desa. Pada tahun 2012 mendatang, alokasi dana desa (ADD) Kabupaten Pasuruan akan mengalami kenaikan antara 15 % – 20 % dari dana yang diterima pada tahun-tahun sebelumnya. tj

Buruh Unjukrasa Tolak PHK Sepihak

PASURUAN – Ratusan buruh yang tergabung dalam Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) Kab Pasuruan, melakukan unjukrasa di depan Pabrik farmasi PT Scering Plough, Pandaan. Kamis (24/11), menyusul sikap manajemen yang dianggap arogan karena telah melakukan PHK sepihak terhadap salah seorang buruh bernama Ledi Prayitno.

Buruh menyayangkan sikap manajemen dan menilai Ledi Prayitno yang bekerja pada bagian quality control (QC) itu, tidak pernah melakukan kesalahan seperti mangkir atau tidak disiplin dalam bekerja.

Sekretaris SPSI, Soleh, saat bersama Ledi Prayitno di depan pabrik siang kemarin, menegaskan bahwa proses PHK yang dilakukan pihak manajemen tidak sesuai dengan prosedur hukum dan tanpa alasan yang jelas.

Dijelaskan bahwa persoalan yang dihadapi Ledi Prayitno sebenarnya tidak berkaitan dengan posisi dan pekerjaannya, karena persoalan bermula adanya perseteruan pribadi antara Ledi Prayitno dengan Ika Rina, yang kebetulan menjabat Supervisor di PT Scering Plough.

Perseteruan pribadi itu pun memuncak hingga keduanya terlibat adu mulut hingga berakhir saling pukul di dalam pabrik yang terjadi beberapa waktu lalu.

Namun, beberapa hari setelah pertengkaran tersebut, tiba-tiba terbit surat pemecatan dari manajemen yang diberikan kepada Ledi Prayitno.

“PT Scering Plough nyata-nyata telah melanggar aturan, karena tanpa alasan dan peringatan, tiba-tiba Ledi dipecat,” ujar Soleh diamini Ledi yang berada di sampingnya.

Buruh menuntut manjemen segera mencabut pemecatan sepihak itu sehingga Ledi Prayitno dapat bekerja kembali.

“Jika saya tetap di-PHK seharusnya Ika Rina (Supervisor PT Scering Plough) juga di-PHK, jadi adil,” tambah Ledi Prayitno.

Proses musyawarah yang dijalani kedua pihak hingga kini juga belum menemukan titik terang. Pada pertemuan yang dilakukan oleh perwakilan buruh bersama pihak manajemen kemarin pun masih harus menunggu proses hingga dua bulan ke depan. tj

Angin Kencang Rusak 26 Rumah Dan Lukai Warga

PASURUAN – Hujan disertai angin kencang yang melanda sebagian wilayah selatan dan barat Kab Pasuruan pada Senin (21/11) petang kemarin mengakibatkan sedikitnya 26 rumah warga di dua kecamatan rusak dan melukai seorang warga.

Dari catatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kab Pasuruan, ke-26 rumah tersebut masing-masing berada di dua desa yakni Desa Kertosari, Kecamatan Purwosari dan Desa Klangrong, Kec Kejayan, Kab Pasuruan.

Angin kencang menerjang Desa Kertosari, merusak 15 rumah warga, dengan rincian, 5 unit rumah rusak parah, 4 rumah rusak sedang, 6 rumah rusak ringan.

Kepala desa Kertosari Waluyo Utomo, mengatakan bahwa hujan disertai angin kencang terjadi sekitar satu jam, sejak pukul 14.45 WIB dan langsung menghantam belasan rumah warga.

Dusun Selokandang, di Desa Kertosari merupakan wilayah yang paling parah terdampak angin kencang. Sebanyak 4 rumah kehilangan atap rumah karena tersapu angin. Rumah-rumah tersebut diantaranya milik warga bernama Legimin, Munir, Sutikno dan rumah Ibu Suhut.

Selain merusak rumah, angin kencang juga mengakibatkan atap di sebuah ruang kelas SDN Kertosari 02, tersingkap dan menghancurkan seluruh plafon di ruangan. Namun saat ini atap yang tersingkap itu sudah di tutup dengan terpal oleh warga bersama satuan Tagana setempat, sehingga proses belajar mengajar siswa pagi kemarin dapat berlangsung.

Sementara di wilayah Desa Klangrong, Kecamatan Kejayan, angin kencang merusak sedikitnya 14 rumah warga.

Bahkan seorang warga dusun Klangrong bernama Halimah (27), menderita luka cukup parah setelah tertimpa material bangunan sebuah rumah yang berterbangan saat diterjang hujan angin waktu itu. Halimah saat ini tidak mampu berjalan karena tulang punggung dan tulang kakinya diperkirakan patah.

Kejadian itu bermula ketika Halimah hendak menjemput kedua anaknya Amirudin (9) dan Rudiyanto (5), yang tidak kunjung pulang dari sekolah di sebuah Madrasah yang tak jauh dari rumahnya.

“Saya khawatir dengan kedua putra saya, karena saat itu mendungnya gelap sekali, jadi saya ingin menjemput pulang,” kata Halimah di rumahnya.

Di sela pencarian kedua anaknya, tiba-tiba hujan deras disertai angin kencang menerjang, sehingga ia memutuskan untuk berteduh di teras rumah Syamsul Arifin (32) kakaknya.

Namun, tidak disangka genting dan batu bata tembok rumah tempat Halimah berteduh berjatuhan dan menimpa tubuhnya.

Petugas dari berbagai instansi segera mendatangi Desa Klangrong untuk menanggulangi bencana bersama warga setempat. Tim medis Puskesmas Kejayan juga ikut turun ke lapangan, memeriksa Halimah. Karena luka yang diderita dinilai cukup parah, Halimah akhirnya dirujuk ke RSUD Bangil untuk mendapat perawatan medis yang lebih memadai.

“Korban harus segera mendapat pertolongan dan perawatan serius, karena lukanya parah,” ujar dr Sri Martariani, salah satu dokter Puskesmas Kejayan.

Sementara, pihak Pemkab Pasuruan, hingga saat ini masih menghitung kerugian akibat putting beliung tersebut dan upaya penanggulangan terus dilakukan.

“Kami berusaha bergerak cepat dan untuk kerugian hingga saat ini masih dihitung,” tandas Yudha Triwidya Sasongko, Kepala BPBD Kab Pasuruan. tj

Aliansi Parpol 'Gurem' Unjuk Gigi

PASURUAN – Kondisi politik Kab Pasuruan, menjelang pemilihan kepala daerah (Pilkada) pada 2013 nanti kian hari kian menarik. Kali ini Sebanyak 16 partai politik (parpol) di Kab Pasuruan resmi mengikatkan diri dalam Aliansi Nurani Rakyat (Annur). Senin (21/11).

Menariknya lagi, ke 16 parpol tersebut malah unjuk gigi dengan mengusung ketua Partai Hanura Kab Pasuruan, Nafiudin Fadhol, sebagai salah satu kandidat Calon Bupati (Cabup) Pasuruan.

“Tapi jika dari luar ada yang lebih baik, kami akan mengakomodir dan mereka wajib mengikuti proses penjaringan. Namun, Annur tidak akan melamar calon,” kata Nafiudin Fadhol, seusai penanda tanganan kesepakatan aliansi 16 parpol, Senin (21/11).

Sebanyak 16 parpol yang sepakat bergabung dalam Annur tersebut terdiri dari Partai Hanura, Partai Demokrasi Pembaharuan, PBB, PNI Marhaen, Partai Merdeka, Partai Patriot, Partai Pemuda Indonesia, PNBK, PKPB, PSI, Partai Barnas, PNUI, Partai Buruh, PPRN, Partai Republikan, dan PKPI.

Ketua dan Sekretaris 16 parpol tersebut menandatanganii kesepakatan aliansi, di depan Pengacara Indra Bayu SH, bertempat di sebuah rumah makan di daerah Kejayan, Kab Pasuruan.

“Dengan tanda tangan berarti ke 16 parpol sudah terikat dalam satu legalitas dan berkekuatan hukum. Sehingga semuanya harus tetap menjaga komitmen,” tandas Indra Bayu SH.

Dari ke 16 parpol tersebut, hanya Partai Hanura saja yang memiliki kursi di DPRD Kab Pasuruan dengan dua kursi. Sedangkan 15 parpol lainnya adalah partai yang terkategori gurem dan total perolehan suara 16 parpol dalam pemilu legislatif lalu mencapai 12,06 persen.

Nafiudin Fadhol, yang juga Ketua DPC Hanura Kab Pasuruan, terpilih sebagai Ketua Dewan Pembina Annur. Sedangkan M Ridwan, Sekretaris DPC Hanura Kab Pasuruan, terpilih sebagai Ketua Pengurus Harian Annur.

Dengan kekuatan 12,6 persen suara itu, Annur mengaku belum mampu maju dalam pertarungan pilkada nanti. Sehingga agenda ke depan yang mendesak dilakukan adalah melakukan komunikasi politik dengan parpol besar lain.

Diperkirakan Partai Demokrat, PDI Perjuangan, Gerindra dan PKNU Kab Pasuruan disebutkan tertarik dan kemungkinan dapat bergabung dengan Annur.

Sementara, M Ridwan, Ketua Harian Annur menyampaikan bahwa aliansi yang dimotori Partai Hanura tersebut, tidak semata-mata untuk kepentingan pemilihan bupati belaka, karena Annur dibentuk untuk memberikan pencerahan kepada masyarakat Kab Pasuruan.

“Kebetulan saja moment yang terdekat adalah pilbup. Tapi untuk kepentingan masyarakat yang lain, tetap diperjuangkan,” pungkas M Ridwan. tj

Jalan Rusak, Warga Tanam Pisang

PASURUAN - Ratusan warga Desa Rembang dan Desa Kalisat, Kec Rembang, Kab Pasuruan, siang kemarin memblokir jalan dengan menanam pohon pisang di tengah jalan raya. Aksi dilakukan sebagai bentuk protes kepada pemerintah karena tidak segera melakukan perbaikan di jalan penghubung kecamatan Bangil dan Kecamatan Sukorejo itu yang mengalami rusak parah sepanjang hampir 2 kilometer.

Abdul Rohman (50), warga Desa Rembang menuturkan selama ini pemerintah tidak tangap dengan keresahan warga meskipun beberapa waktu lalu, aksi serupa juga pernah dilakukan oleh warga.

Upaya persuasif dengan cara melapor melalui pemerintah desa maupun kecamatan selama ini pun tidak pernah digubris.

Bahkan sudah berkali-kali sejumlah warga datang ke gedung DPRD Kab Pasuruan untuk mengadu kondisi jalan yang selama hampir satu tahun ini rusak dan membahayakan jiwa.

Dituturkan oleh Rohman bahwa selama ini warga maupun pengguna jalan lainnya, kerap terjatuh atau mengalami kecelakaan saat berkendara akibat jalanan rusak. Malah kecelakaan akan lebih banyak memakan korban bila hujan menerjang wilayah desa mereka.

“Cuman tinggal Desa Kalisat dan Rembang saja yang jalannya rusak, makanya kami minta jalan kami segera diperbaiki,” kata Rohman.

Sementara itu, Harry Aviantara, kepala PU Bina Marga Kab Pasuruan, memahami kegelisahan warga yang kali ini melakukan blokir jalan tersebut.

Pemerintah daerah telah mengalokasikan dana sebesar Rp 1,9 miliar untuk perbaikan jalan di Desa Kalisat dan Desa Rembang yang akan dilaksanakan pada 2012 mendatang.

Selain itu perbaikan juga akan dilakukan pada jalan yang menghubungkan Kec Wonorejo dengan Kec Rembang yang diperkirakan menelan Rp 1,6 miliar.

Anggarannya dari dana bantuan luar negeri (BLN) untuk percepatan infrastruktur, sudah turun pada pertengahan Oktober lalu. Sekarang masih dalam proses lelang dan dalam masa sanggah. Semoga sangahnya tidak berat, sehingga pekerjaaan segera dilaksanakan,” kata Harry Aviantara. tj

Pelayanan Turun, Pemkot Malah Ribut Investasi

PASURUAN – Kalangan DPRD Kota Pasuruan mengkawatirkan penurunan pelayanan terhadap masyarakat. Pasalnya, anggaran pelayanan terhadap masyarakat menurun dan Pemkot Pasuruan justru berencana menganggarkan penyertaan modal ke salah satu bank hingga Rp 7,5 miliar.

Dicontohkan, kebutuhan fogging demam berdarah saat ini hanya sebesar Rp 90 juta. Padahal, anggaran untuk pelayanan kesehatan masyarakat ini tahun lalu sebesar Rp 180 juta.

“Ini mengkawatiran, dana Rp 90 juta itu hanya untuk perawatan dan tambah alat saja, sedangkan pestisidanya tidak ada,” ungkap Farid Misbah, Anggota Komisi I dari Partai Hanura, Jumat (18/11).

Menurut Farid, dengan berkurangnya anggaran, tentu saja membuat pelayanan dan kepentingan rakyat terabaikan. Padahal ditilik dari kebutuhan fogging demam berdarah, kebutuhannya sukar diprediksi dengan kondisi cuaca yang masih tidak menentu, karena perubahan iklim.

Pemkot Pasuruan, dituding mengabaikan sisi peningkatan pelayanan karena lebih mengutamakan investasi dengan alasan untuk menambah pendapatan asli daerah (PAD).

Dijelaskan, Pemkot Pasuruan bakal menambah investasi berupa penyertaan modal di salah satu bank dengan nilai sekitar Rp 7,5 miliar serta menganggarkan dana cadangan hingga mencapai Rp 60 miliar.

Anggaran penyertaan modal harus dikaji ulang karena dapat menjadi preseden buruk sehingga jika tidak dapat diurungkan, setidaknya Farid meminta alokasi penyertaan modal dikurangi.

Sementara, Boedi Widayat, Kepala Dinas Pendapatan dan Keuangan Kota Pasuruan, menyenggah jika penyertaan modal sebesar Rp 7,5 miliar maupun penambahan dana cadangan hingga total Rp 60 miliar itu dapat mengurangi pelayangan terhadap masyarakat.

Pasalnya, dana yang didapatkan dari pemerintah pusat berupa dana alokasi umum (DAU) pada periode ini bertambah sebesar Rp 55 miliar.

“Anggaran pelayanan masyarakat tidak pernah dipangkas dan semua dikaji secara detil. Bahkan anggaran pemberdayaan masyarakat justru dinaikkan untuk lebih meningkatkan pelayanan,” kata Boedi Widayat. tj

Anggota DPRD Jatim, Bantah Poliandri

Tuding Ada Konspirasi Politik

PASURUAN – Luluk Mauludyah, anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD Propinsi Jatim, menuding isu yang menyebutkan dirinya telah melakukan poliandri, sengaja dihembuskan oleh orang-orang di kalangan internal PDI Perjuangan yang duduk di struktural Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Propinsi Jatim sebagai bentuk konspirasi dan character assassination terhadap dirinya.

Isu poliandri oleh Luluk yang berdomisili di Jl. Slagah, Kota Pasuruan tersebut dikatakan secara tegas, tidak benar dan menyesatkan.

“Itu (poliandri) tidak betul. Saya prihatin dan sangat saya sayangkan perilaku orang-orang DPD (PDI Perjuangan Jatim),” kata Luluk di rumahnya. Kamis (17/11).

Ia menjelaskan kalimat poliandri tersebut muncul hingga akhrinya meluas, setelah salah seorang teman kecilnya bernama Teguh Digdayanto mengaku sebagai suami sirri ke Bidang Kehormatan (BK) DPD PDI Perjuangan Jatim pada Minggu (13/11) lalu.

Namun, diketahui oleh Luluk, jika pengakuan sebagai suami sirri bersifat aduan tersebut kemudian dicabut oleh Teguh secara tertulis yang dibuat pada Senin (14/11), menyusul sikap tegas yang ditunjukkannya di hadapan Teguh dan sejumlah anggota BK.

Bahkan pernyataan pencabutan tersebut oleh Teguh sempat ditunjukkan kepada salah satu anggota BK PDI Perjuangan Jatim. Rencananya, secara resmi surat itu akan diserahkan Teguh ke BK PDI Perjuangan Jatim pada Kamis (17/11) kemarin.

Belakangan sikap menunda Teguh dengan tidak segera menyerahkan surat pencabutan itu, oleh Luluk dikatakan, ternyata dimanfaatkan dan menjadi intrik politik di tingkat internal partai hingga berkembang ke masyarakat umum.

Kuat dugaan intrik sengaja dilakukan oleh orang-orang yang selama ini berseberangan dengan salah satu anggota dewan perempuan di DPRD Jatim ini.

Secara gamblang disebutkan oleh Luluk bahwa anggota BK PDI Perjuangan Jatim tersebut masing-masing diantaranya Bambang DH, Bambang Juwono, Yordan dan Nugroho SW.

Meskipun tidak memberikan nama siapa yang dimaksud orang yang ingin merusak citranya secara jelas, namun Luluk menduga diantara orang-orang yang termasuk menjadi anggota BK itu-lah yang kemungkinan menyebar informasi, melakukan intrik dan konspirasi politik agar karir politik dan pribadinya jatuh.

Sampai sejauh ini tidak diketahui secara pasti alasan Teguh Digdayanto memberikan keterangan sebagai suami sirri kepada BK PDI Perjuangan waktu itu. Luluk juga tidak memahami apakah Teguh yang selama ini diakui hanya sebagai teman itu sebelumnya disuruh dan ‘ditekan’ oleh seseorang untuk memberikan keterangan 'palsu' sebagai suami sirri.

Ia masih melakukan pikir-pikir untuk menggugat Teguh karena tindakannya dianggap telah mencemarkan nama baik dan keluarganya.

Diketahui, Luluk berangkat menjadi anggota DPRD Propinsi Jatim bertarung sebagai calon dari PDI Perjuangan di daftar nomor urut 2 di daerah pemilihan 2 (Kota Pasuruan; Kab Pasuruan; Kota Probolinggo; dan Kab Probolinggo).

Luluk mendulang suara terbesar bahkan mengalahkan calon nomor urut 1 yaitu Nugroho SW hingga berhasil ditetapkan menjadi salah satu anggota DPRD Propinsi Jatim pada Pemilu 2009 lalu. tj

Dindik Lambat Tangani SDN Banjarimbo 02

PASURUAN – Siswa SDN Banjarimbo 02 tampaknya harus rela ‘ngemper’ dan berdesak-desakan belajar di rumah warga setelah selama lebih tiga bulan bangunan sekolahnya rusak.

Dinas Pendidikan Kab Pasuruan, hingga kini masih belum menentukan upaya kongkrit untuk memberikan solusi agar siswa dapat belajar dengan lebih nyaman di tempat yang lebih memadai.

Kepala Dinas Pendidikan, Iswahyudi, mengatakan pihaknya masih membutuhkan kordinasi dengan sejumlah pihak, sehingga belum mengetahui langkah yang tepat agar siswa tidak lagi berdesak-desakan belajar di rumah berlantai tanah dan berdebu tersebut.

“Hari ini kami akan lakukan evaluasi dengan bapak asisten II dan datang ke lokasi,” kata Iswahyudi, saat berada di Pendapa Kab Pasuruan. Kamis (17/11).

Ditanya kemungkinan untuk membuat tenda maupun tempat lain yang lebih layak agar proses belajar siswa dari sejumlah kelas yang menumpuk menjadi satu ruangan dalam rumah warga tersebut, Kepala Dinas Pendidikan lagi-lagi mengatakan masih akan berkordinasi dengan pihak terkait.

Padahal, Dinas Pendidikan sudah menerima laporan kerusakan gedung dari pihak sekolah dan UPTD Lumbang pada 18 Juli lalu, namun dari uraian yang disampaikan oleh Iswahyudi bahwa upaya yang dilakukan hanya berkutat pada masalah administrasi dan laporan semata.

Lebih jauh dituturkan jika pada 23 Juli sejak laporan kerusakan dari sekolah diterima, Dinas Pendidikan telah menerbitkan nota dinas dan meminta kepala bidang maupun kepala seksi Dinas Pendidikan untuk segera menyelesaikan permasalahan yang dialami SDN Banjarimbo 02.

Nota dinas tersebut diantaranya juga berisi agar segera dilakukan perbaikan gedung secepatnya, karena kerusakan gedung dianggap sebagai sebuah bencana, terangkai dengan dana tanggap darurat bencana. 

Namun, dana tanggap darurat terkait rencana perbaikan gedung rusak itu belum juga keluar hingga kondisinya makin memprihatinkan dan terlunta-lunta.

Setelah sekian waktu menunggu, dijelaskan jika saat ini proses perbaikan gedung sudah dilakukan, dengan dana yang diperoleh dari bantuan dana percepatan infrastruktur pendidikan (DPIP) bersama 9 SD dan 19 SMP di Kab Pasuruan.

“SDN Banjarimbo 02 mulai dilakukan perbaikan melalui dana DPIP yang keluar untuk 10 SD dan 19 SMP di Pasuruan senilai Rp 2,5 milyar,” tambah Iswahyudi.

Tidak dijawab secara pasti, cairnya DPIP tersebut apakah karena adanya pemberitaan media yang gencar memantau kondisi SDN Banjarimbo 02 beberapa hari terakhir ini.

Seperti diberitakan sebelumnya, siswa SDN Banjarimbo 02, Kec Lumbang, Kab Pasuruan terpaksa menumpang belajar di rumah warga, setelah gedung sekolah yang digunakan belajar lebih tiga bulan lalu rusak parah.

Sejumlah siswa mengaku tidak dapat belajar karena rumah yang ditumpangi tidak memadai, sempit dan berdebu lantaran bangunan rumah tersebut dipinjamkan pemiliknya dalam kondisi setengah jadi.

Rumah yang ditempati masih berlantai tanah, belum terpasang pintu maupun jendela, bahkan dinding rumah juga belum diplester.

Dari catatan pihak sekolah, setidaknya sekitar 82 siswa SDN Banjarimbo 02 yakni siswa kelas I hingga IV belajar di rumah warga; siswa kelas V menempati ruang rapat guru; dan untuk siswa kelas VI bertempat di sebuah petak rumah tukang kebun sekolah. tj

Pemprop Bangun Komitmen Penuhi Air Bersih

Dalam Rencana Mega Proyek Umbulan

PASURUAN – Meskipun pembangunan proyek Sumber Air Umbulan, belum dimulai karena masih dalam tahapan administrasi, Pemprop Jatim malah bergerak dan saat ini tengah membangun tandon air untuk dapat mencukupi kebutuhan air sedikitnya untuk warga di tiga desa sekitar lokasi Sumber Air Umbulan. Diperkirakan anggaran yang dikucurkan untuk pembangunan sarana kebutuhan air warga itu dialokasikan dari APBN sekitar Rp 2 Milyar.

Pemenuhan kebutuhan air untuk minum bagia warga disekitar Umbulan kali ini dianggap sebagai bentuk janji dan komitmen pemerintah terkait rencana mega proyek Sumber Air Umbulan yang akan dimanfaatkan untuk masyarakat jatim.

Saat ini prosesnya sudah pada tahap pembangunan tandon air (water tower) dengan ketinggian sekitar 40 meter di Desa Umbulan.

Begitu pula jaringan air berupa pipa untuk pendistribusian ke rumah warga juga telah disediakan. Bahkan pipa air dari lokasi sumber air ke water tower juga sudah terpasang dengan diameter sekitar 20 sentimeter, siap untuk dialiri.

“Air yang disalurkan akan dijual seharga Rp 2 setiap liternya. Tapi itu masih dikaji dan kemungkinan juga bisa gratis. Sambil menunggu dimulainya pelaksanaan proyek, kebutuhan warga akan dipenuhi dan setiap tahun anggarannya sudah disiapkan oleh pemerintah,” kata Syaifullah Yusuf, Wagub Jatim di sela wisuda mahasiswa Akademi Kebidananan, di Prigen. Rabu (16/11).

Seperti diketahui, air yang keluar dari Umbulan Pembangunan dengan debit sekitar 6.000 liter/detik, akan dimanfaatkan dan dialirkan untuk warga di lima daerah, Kab dan Kota Pasuruan, Sidoarjo, Surabaya dan Gresik. Mega proyek tersebut awalnya diperkirakan akan menelan biaya sekitar 1,5 trilyun, tapi saat ini biayanya justru terus membengkak.

“Tahapan Umbulan masuk shot list dan tinggal 4 hingga 6 investor saja. Saat ini masih dalam penanganan konsultan dan diperkirakan biayanya membengkak menjadi Rp 2 trilyun lebih, karena terus molor,” ujar Gus Ipul. tj